SURABAYA, PustakaJC.co - Perhubungan (Dishub) Jawa Timur membuka ruang dialog setelah ratusan sopir angkutan kota (angkot) memprotes keberadaan Halte Trans Jatim Medaeng. Dishub menegaskan halte tersebut tetap beroperasi karena menjadi kebutuhan masyarakat dengan jumlah pengguna yang tinggi. Surabaya, Rabu, (22/7/2026).
Ratusan sopir angkot yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dishub Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (22/7). Mereka mempersoalkan keberadaan Halte Trans Jatim Medaeng yang dinilai berdampak pada penurunan pendapatan sopir angkot. Dilansir dari detik.com, Rabu, (22/7/2026).
Dalam audiensi dengan pihak Dishub Jatim, perwakilan sopir menyampaikan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan halte, melainkan fungsi halte yang menjadi titik transit beberapa koridor Bus Trans Jatim.
“Kita tidak mempermasalahkan halte, tetapi transit Koridor I dan Koridor V. Dampaknya pendapatan sopir menurun. Kami meminta pemerintah memberikan solusi konkret,” ujar salah satu perwakilan sopir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Citto Eko Yuli, mengatakan pihaknya memahami keluhan para sopir. Namun, Dishub juga harus mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi umum.
Menurutnya, Halte Medaeng telah beroperasi sejak 2023 dan menjadi salah satu titik keberangkatan penting bagi pengguna Bus Trans Jatim.
“Saat ini tuntutan masyarakat adalah pelayanan transportasi yang jelas, tepat waktu, dan memadai. Halte Medaeng sudah ada sejak tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Citto.
Ia mengungkapkan, setiap hari sedikitnya 1.000 penumpang memanfaatkan Halte Medaeng untuk menggunakan layanan Bus Trans Jatim. Tingginya jumlah pengguna menjadi alasan halte tersebut tetap dipertahankan.
“Setiap hari sekitar seribu orang naik Bus Trans Jatim dari Halte Medaeng. Artinya kebutuhan masyarakat sangat tinggi dan halte ini sangat membantu mobilitas warga,” jelasnya.
Meski demikian, Dishub Jatim berkomitmen mencari solusi bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar kepentingan sopir angkot dan masyarakat pengguna transportasi umum dapat berjalan seimbang.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengintegrasikan angkutan kota sebagai layanan pengumpan (feeder), sebagaimana telah diterapkan di Kota Malang.
“Skema itu menjadi kewenangan Dishub Sidoarjo. Contohnya di Kota Malang, angkutan eksisting difungsikan sebagai feeder yang terintegrasi dengan transportasi umum. Itu masih menjadi opsi dan akan dibahas kembali pada pertemuan pekan depan,” pungkas Citto. (ivan)
