SURABAYA, PustakaJC.co – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan forum konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar agenda seremonial.
Pernyataan tersebut disampaikan saat reses di Kecamatan Gayungan, Surabaya, Selasa, (28/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Mbah Sunan Ampel itu menjadi wadah dialog antara DPRD dan masyarakat terkait berbagai kebutuhan di tingkat daerah.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari kebutuhan kepemudaan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja. Musyafak mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi reses, termasuk adanya permohonan bantuan yang tidak dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilansir dari kominfojatim.go.id, Selasa, (28/7/2026).
Ia mencontohkan permintaan pengadaan seragam panitia peringatan Hari Kemerdekaan yang diajukan seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Menurutnya, bantuan tersebut tidak dapat menggunakan APBD karena tidak sesuai ketentuan. Namun, sebagai bentuk kepedulian, ia tetap berupaya membantu melalui dana pribadi.
“Itu tidak bisa kalau di APBD, tetapi kami selaku anggota DPRD yang reses di sini tetap berupaya memberikan bantuan secara pribadi kepada masyarakat yang mengajukan bantuan yang sifatnya tentatif,” ujar Musyafak.
