SURABAYA, PustakaJC.co – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan daerah harus dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah, bukan justru menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikan Blegur di Surabaya, Senin, (3/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Blegur menanggapi langkah pemerintah pusat yang melakukan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan negara. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (4/8/2026).
Menurut politikus Partai Golkar itu, kebijakan pemerintah pusat dapat menjadi referensi bagi Pemprov Jatim dalam melakukan pembenahan terhadap BUMD. Ia menilai evaluasi tidak hanya sebatas melihat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga harus mengukur efektivitas tata kelola, kontribusi terhadap pembangunan daerah, serta manfaat yang diterima masyarakat.
“Pemerintah Pusat hari ini melihat BUMN dalam konteks efisiensi anggaran. Presiden memangkas jumlah BUMN dari 1.700 menjadi sekitar 300-an, termasuk anak dan cucu perusahaannya. Langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemprov Jatim untuk melakukan efisiensi serupa pada BUMD-nya,” kata Blegur.
