Ia menegaskan, anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
“Anggaran operasional itu lebih baik dialihkan untuk pembangunan sekolah SMA, fasilitas pendidikan, atau infrastruktur publik lainnya. Kalau BUMD ini bisa profit dan memberikan dividen untuk PAD, tentu tidak masalah. Namun jika tidak bisa, ya ikuti arahan Presiden: tutup saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Blegur berharap reformasi BUMD tidak dimaknai semata sebagai pengurangan jumlah perusahaan daerah, melainkan sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, BUMD diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha, memperluas peluang investasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Jawa Timur.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja, prospek usaha, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan masing-masing BUMD. Melalui langkah tersebut, perusahaan daerah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono menyampaikan perlunya reformasi dan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan di Jawa Timur. (ivan)
