Adapun tiga aplikasi yang diperbarui tersebut meliputi:
1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP), yang berfokus pada pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
2. Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM), sebuah platform informasi yang dapat diakses masyarakat untuk memantau perkembangan dan progres berbagai proyek strategis di Provinsi Jawa Timur secara terbuka dan transparan.
3. Self Assessment Dasar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Selasar KPBU), yang berfungsi mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk memperluas kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.
Menurut Henggar, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia pun mengajak seluruh peserta Forum Konsultasi Publik untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan layanan Biro Administrasi Pembangunan ke depan.
“Masukan dari seluruh peserta menjadi bagian penting dalam upaya kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ivan)
