SURABAYA, PustakaJC.co – Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memperkenalkan pembaruan tiga aplikasi layanan digital, yakni Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP), Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM), dan Self Assessment Dasar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Selasar KPBU) dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Jayabaya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (24/6/2026) itu dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto. Forum ini menjadi sarana sosialisasi berbagai layanan Biro Administrasi Pembangunan sekaligus menyerap masukan dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Henggar mengatakan, pembaruan ketiga aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat pelayanan berbasis digital yang lebih mudah diakses, efektif, dan transparan.
“Pembaharuan tiga aplikasi yang dimiliki oleh Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat mempermudah penerima layanan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan,” ujar Henggar.
Adapun tiga aplikasi yang diperbarui tersebut meliputi:
1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP), yang berfokus pada pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
2. Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM), sebuah platform informasi yang dapat diakses masyarakat untuk memantau perkembangan dan progres berbagai proyek strategis di Provinsi Jawa Timur secara terbuka dan transparan.
3. Self Assessment Dasar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Selasar KPBU), yang berfungsi mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk memperluas kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.
Menurut Henggar, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia pun mengajak seluruh peserta Forum Konsultasi Publik untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan layanan Biro Administrasi Pembangunan ke depan.
“Masukan dari seluruh peserta menjadi bagian penting dalam upaya kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ivan)
