SURABAYA, PustakaJC.co — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari menyoroti sejumlah pekerjaan rumah Jawa Timur dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persoalan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan mental, ketenagakerjaan, lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, kebudayaan, hingga pemberdayaan penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Sri Untari usai menghadiri upacara pengibaran bendera Merah Putih di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, (17/8/2026). Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu segera ditangani sebagai bagian dari upaya menyiapkan masyarakat Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Dilansir dari jatimpos.co, Senin, (17/8/2026).
Di bidang pendidikan, Sri Untari mengungkapkan masih terdapat sekitar 44 ribu anak di Jawa Timur yang tidak bersekolah, mulai jenjang SD hingga SMA.
“Dari sisi pendidikan itu kita masih punya PR 44.000 anak tidak sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA,” kata Sri Untari.
Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu anak-anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan. Beberapa di antaranya melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), program Paket A, B, dan C, serta SMA Terbuka.
Menurut Sri Untari, langkah tersebut diperlukan agar anak yang sudah tidak mengikuti pendidikan formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Namun, ia mengakui upaya tersebut tidak mudah karena terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak meninggalkan sekolah.
“Ini menjadi salah satu cara kita supaya anak-anak tidak sekolah ini segera bisa merampungkan jadi walaupun tidak mudah di dalam rangka untuk memproses ke depan karena halangan orang tua, karena pekerja, kemudian anaknya sendiri enggak sudah enggak mau lagi,” ujarnya.
Selain akses pendidikan, Sri Untari menyoroti persoalan kesehatan mental anak. Ia menyebut terdapat temuan mengenai anak-anak yang mengalami depresi meskipun masih berada dalam lingkungan pendidikan.
“Yang kedua, di antara anak-anak yang sekolah, ini banyak yang depresi. Ini menjadi temuan baru bagi kita,” ungkapnya.
Persoalan kesehatan mental tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan tumbuh kembang generasi muda. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan memastikan anak mendapatkan pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis mereka.
Potensi PHK Jadi Perhatian
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu pekerjaan rumah Jawa Timur. Sri Untari menyebut berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja terdapat lebih dari 2.000 potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur.
“Kemarin terdeteksi dari laporan Dinas Tenaga Kerja 2.000 lebih potensi PHK di Jawa Timur. Kami minta supaya dilakukan upaya-upaya mitigasi, upaya tripartitnya dengan perusahaannya,” katanya.
Ia mendorong agar potensi PHK tersebut dapat dimitigasi sejak awal melalui komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja sekaligus mencegah bertambahnya persoalan sosial akibat kehilangan pekerjaan.
Bromo dan Ancaman Perubahan Iklim
Sri Untari juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan di kawasan Bromo. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian di tengah ancaman perubahan iklim.
Ia mendorong adanya langkah mitigasi yang melibatkan perguruan tinggi, khususnya kampus yang memiliki program dan keahlian di bidang lingkungan.
“Climate change ini perlu untuk dilakukan upaya pemitigasian melalui kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki program seperti ini, gimana caranya supaya Bromo itu tidak selalu kebakaran dan gunung-gunung yang lain,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan di kawasan Bromo tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan sektor pariwisata. Kawasan tersebut juga memiliki tanaman langka dan kekayaan alam yang harus dijaga.
Karena itu, pencegahan kebakaran hutan dinilai penting untuk melindungi ekosistem sekaligus memastikan kawasan wisata tetap dapat dinikmati secara berkelanjutan.
Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat
Persoalan perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian Sri Untari. Ia menyebut kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dan menjadi persoalan yang semakin kompleks.
“Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat dan yang bikin saya sedih apa? Orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelaku kekerasan tidak selalu berasal dari lingkungan luar. Orang-orang yang berada di sekitar korban justru dapat menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Sri Untari menilai perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk media. Menurutnya, diperlukan ekosistem sosial dan pendidikan yang dapat membantu menciptakan lingkungan aman bagi anak dan perempuan.
“Menurut saya perlu kita bersama-sama teman-teman media juga ikut, bagaimana membuat ekosistem pendidikan dan ekosistem masyarakat yang bisa membantu proses sosial ini berjalan, sehingga anak harus dilindungi, perempuan harus dilindungi,” katanya.
Kebudayaan dan Cagar Budaya
Selain persoalan sosial, Sri Untari mengingatkan pentingnya menjaga kebudayaan daerah dan cagar budaya. Ia menyebut Komisi E DPRD Jawa Timur telah menghasilkan peraturan daerah mengenai pelindungan cagar budaya.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebudayaan agar tetap hidup dan tidak kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman.
“Bagaimana kita sebagai masyarakat kembali kepada mencintai budaya kita sendiri dengan cara berusaha untuk membangun, menghidupkan kembali,” tuturnya.
Ia mendorong masyarakat untuk tidak hanya melihat kebudayaan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai bagian dari identitas yang perlu dirawat dan dikembangkan.
Penyandang Disabilitas Harus Diberdayakan
Sri Untari turut menyoroti keberadaan penyandang disabilitas. Ia menegaskan kelompok disabilitas tidak boleh lagi dipandang sebagai beban dalam pembangunan.
Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan dapat mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan potensi masing-masing.
“Saudara-saudara kita yang disabilitas, mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki,” tegasnya.
Sri Untari mengatakan Komisi E DPRD Jawa Timur juga tengah menyelesaikan pembahasan perda terkait disabilitas. Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur.
“Kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel. Ini tinggal-tinggal satu langkah lagi, insyaallah bulan Agustus ini akan kami laporkan komisi untuk bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan difabel kita se-Jawa Timur,” pungkasnya.
Berbagai persoalan tersebut, kata Sri Untari, menjadi tantangan yang harus dijawab Jawa Timur dalam mengisi kemerdekaan. Penguatan pendidikan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan dan budaya, serta pemberdayaan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam menyiapkan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (ivan)
