Rasiyo juga menjelaskan bahwa fungsi DPRD dalam persoalan MBG lebih berada pada aspek kontrol dan pengawasan, bukan pelaksanaan teknis program.
“DPRD fungsi kontrolnya bukan secara teknis, karena secara struktur adalah BGN,” kata Komisi E DPRD Jawa Timur itu.
Karena itu, ia mendorong pengawasan MBG dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua atau komite, serta lingkungan pondok pesantren. Sementara persoalan teknis pelaksanaan dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis menjadi bagian yang perlu dipastikan melalui mekanisme pengawasan BGN.
Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Cahyo Harjo Prakoso, meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat monitoring dan pengawasan pelaksanaan MBG. Ia juga menduga terdapat SOP yang tidak dijalankan oleh pihak SPPG.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian menyatakan akan melakukan konsolidasi bersama Satgas MBG dan memanggil pengelola dapur MBG untuk memastikan seluruh ketentuan serta SOP program dipatuhi. (ivan)
