DPRD Jatim Minta Langkah Cepat dan Penanganan Pungli
Menanggapi krisis penyeberangan ini, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mendesak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Dishub, KSOP, ASDP, hingga Kementerian Perhubungan—untuk segera merumuskan solusi konkret lintas sektor.
"Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang," kata Abdul Halim.
Di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai solusi jangka menengah guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, skema ini masih terkendala tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan yang dikeluhkan para sopir, sehingga pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi pencarian solusi.
Selain masalah infrastruktur teknis, Halim juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap maraknya praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan yang kian memperburuk penataan antrean kendaraan. (ivan)
