BANYUWANGI, PustakaJC.co - Menanggapi krisis antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer menuju Pelabuhan Ketapang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menegaskan bahwa solusi jangka pendek yang paling realistis saat ini adalah meningkatkan frekuensi perjalanan (ritase) kapal dan memilah bobot kendaraan, bukan sekadar menambah armada baru.
Kepala Dishub Jatim, Nyono, menilai bahwa keberadaan 56 kapal reguler yang ada di lintasan Ketapang–Gilimanuk sebenarnya sudah sangat melimpah. Namun, pengoperasian kapal-kapal tersebut tidak dapat berjalan optimal karena minimnya kapasitas dermaga yang mampu melayani kendaraan logistik berat.
"Kapal program TBB, tiba bongkar berangkat, yang bisa memuat kendaraan berat logistik yang besar... itu yang harus ditambah ritase-nya. Kami ulangi, bukan menambah kapal tetapi menambah ritase," tegas Nyono, dikutip dari kominfojatim.go.id, Senin, (7/9/2026).
Beban Logistik dan Proyek Dermaga
Kondisi antrean parah yang sempat memicu aksi protes dan blokade jalan oleh para sopir truk pada Kamis (3/9) dan Minggu (6/9) lalu merupakan dampak dari kombinasi dua faktor utama. Selain lonjakan volume kendaraan logistik hingga 19 persen, terdapat pengerjaan peningkatan kapasitas Dermaga Movable Bridge 2 (MB2) Gilimanuk dari 35 ton menjadi 50 ton yang diperkirakan baru rampung pada Maret 2027.
Akibatnya, truk logistik bermuatan di atas 35 ton tidak dapat terlayani secara merata di seluruh fasilitas penyeberangan. Untuk mengurai penumpukan, PT ASDP Indonesia Ferry telah menambah operasional kapal dari 9 menjadi 12 unit serta mengoptimalkan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB).
Selain peningkatan ritase, Pemprov Jatim bersama otoritas terkait memisahkan operasional kendaraan berdasarkan berat melalui skema stikerisasi:
- Kendaraan <35 Ton (Penumpang & Ringan): Diberi stiker khusus dan diarahkan menuju Dermaga 1 serta Dermaga 3.
- Kendaraan >35 Ton (Logistik Berat): Diarahkan khusus menuju Dermaga 4 dan Dermaga LCM (Landing Craft Mechanized).
DPRD Jatim Minta Langkah Cepat dan Penanganan Pungli
Menanggapi krisis penyeberangan ini, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mendesak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Dishub, KSOP, ASDP, hingga Kementerian Perhubungan—untuk segera merumuskan solusi konkret lintas sektor.
"Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang," kata Abdul Halim.
Di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai solusi jangka menengah guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, skema ini masih terkendala tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan yang dikeluhkan para sopir, sehingga pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi pencarian solusi.
Selain masalah infrastruktur teknis, Halim juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap maraknya praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan yang kian memperburuk penataan antrean kendaraan. (ivan)
