SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperketat evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawal program kemasyarakatan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment secara terbuka dengan memasang bendera khusus pada kantor Perangkat Daerah (PD) yang bertugas mendampingi Kampung Pancasila.
Kebijakan ini mengacu pada skema penugasan satu ASN pengampu di setiap Rukun Warga (RW). ASN tersebut bertanggung jawab penuh mendampingi kegiatan warga sekaligus mendorong perubahan perilaku serta pembangunan di tingkat lingkungan dasar. Dilansir dari jawapos.com, Rabu, (16/9/2026).
Eri menyampaikan bahwa capaian pendampingan tersebut akan menentukan jenis bendera yang akan dipajang di kantor dinas masing-masing.
"Setiap RW memiliki satu ASN pengampu. Kalau tidak ada perubahan, pengampu yang memegang RW itu akan kita evaluasi. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, kami berikan bendera hitam untuk dinasnya," tegas Eri, Selasa (15/9).
Pemasangan bendera ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat visual akan filosofi pembangunan Surabaya yang berbasis kolaborasi. Menurut Eri, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya bersandar pada kinerja pemerintah semata, melainkan sejauh mana ASN mampu menggerakkan partisipasi aktif warga di wilayahnya.
Dampak dari evaluasi ini juga menyasar langsung ke jajaran pimpinan. Pria nomor satu di Pemkot Surabaya itu menegaskan bahwa keberadaan bendera hitam akan memengaruhi penilaian kinerja Kepala PD dan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keberlanjutan jabatan mereka.
Eri berharap Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan mampu menggeser paradigma dan kebiasaan masyarakat dalam merawat lingkungannya.
"Saya berharap Kampung Pancasila ini bisa mengubah Surabaya mulai dari dasar. Mengajak warga Surabaya mengubah paradigma dan kebiasaan yang menentukan nasib Kota Surabaya ini," pungkasnya. (ivan)
