Selain mekanisme sanggah, Emil mengimbau pentingnya percepatan pemutakhiran data administrasi kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Menurutnya, data kependudukan yang tidak terbarukan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian hasil pemeringkatan desil dengan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Ia berharap penguatan tata kelola DTSEN ini diimbangi dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial di lapangan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan responsif. (ivan)
