Temuan sementara menunjukkan adanya dugaan penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai bentuk validasi, tim Kemenhaj telah menggelar pemeriksaan maraton pada 14–18 September 2026 dengan memanggil 19 dari sekitar 30 pihak terkait.
Pihak-pihak yang dimintai keterangan meliputi jajaran Kemenhaj daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), pihak rumah sakit, jemaah, hingga keluarga jemaah. Kemenhaj juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah untuk menguji keabsahan dokumen, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya dan Kabupaten Pamekasan. (ivan)
