SURABAYA, PustakaJC.co - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan daerah agar tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal tersebut tercermin dalam pandangan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin, (21/9/2026).
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyampaikan bahwa alokasi belanja modal dalam RAPBD 2027 perlu mendapatkan perhatian serius. Porsi belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp1,679 triliun atau turun 22,3 persen dibanding Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat dioptimalkan agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah.
"Belanja modal merupakan salah satu instrumen utama untuk menggerakkan perekonomian dan mempercepat pemerataan infrastruktur antarwilayah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa porsi yang ada mampu menopang target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,00 hingga 6,10 persen sesuai arah KUA,"Kata Abu Bakar ketika menyampaikan pandangan Banggar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Dorong Kesiapan Teknis dan Pemerataan Pembangunan
Selain aspek kuantitas alokasi, Banggar DPRD Jatim menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan program kerja di lapangan. Belajar dari realisasi belanja modal tahun 2025 yang mencapai 92,47 persen, Banggar meminta pemerintah daerah untuk mematangkan kesiapan dokumen teknis dan jadwal pelaksanaan sejak awal.
"Yang paling utama bukan hanya seberapa besar alokasi anggaran, melainkan bagaimana kesiapan eksekusinya. Kami di DPRD meminta jaminan keselarasan antara alokasi belanja modal dengan kesiapan teknis agar infrastruktur dapat dibangun secara merata dan tepat waktu," tegas Abu Bakar.
Kawal Program Prioritas Nawa Bhakti Satya
Dalam RAPBD 2027, total belanja daerah Jatim dialokasikan sebesar Rp27,423 triliun, sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp26,408 triliun dengan estimasi defisit sekitar Rp1,015 triliun.
Menghadapi struktur anggaran tersebut, Banggar DPRD Jatim meminta seluruh pagu belanja tetap konsisten dan identik dengan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027. Salah satu fokus utama yang terus dikawal DPRD adalah alokasi untuk sembilan program kerja prioritas Nawa Bhakti Satya senilai Rp4,4 triliun.
Banggar DPRD Jatim berharap efektivitas anggaran daerah tidak sekadar diukur dari tingkat penyerapan fiskal, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.
"Efektivitas Belanja Daerah tidak diukur dari besaran alokasi atau tingkat serapan semata, melainkan dari output dan outcome nyata bagi masyarakat Jawa Timur," pungkas Abu Bakar. (ivan)
