SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim resmi memulai tahapan krusial pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2027. Sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah hingga efektivitas belanja publik, menjadi fokus utama fraksi-fraksi di parlemen.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan pihaknya mengapresiasi dan akan mendalami seluruh masukan serta Pandangan Umum (PU) yang disampaikan oleh setiap fraksi di DPRD Jatim. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (25/9/2026).
"Kami akan dalami, kemudian kami akan jawab mana yang bisa kami jelaskan. Setelah ini kan ada pembahasan kembali untuk bisa lebih mengerucutkan RAPBD yang paling real dan memang disepakati," kata Adhy usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim.
Adhy mengungkapkan, hampir seluruh fraksi memberikan perhatian khusus terhadap aspek pendapatan daerah. Meskipun proyeksi pendapatan pada RAPBD 2027 mengalami peningkatan, angkanya dicatat masih berada di bawah capaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hal ini mendorong DPRD meminta Pemprov melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan secara lebih terukur.
Selain masalah penerimaan, efektivitas pengalokasian belanja daerah juga menjadi sorotan tajam. Fraksi-fraksi menekankan agar penetapan alokasi anggaran tidak sekadar memenuhi prioritas program, tetapi juga memberikan dampak serta manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.
"Kalau kita lihat dari prioritas-prioritas sudah kita alokasikan, tetapi beberapa pertanyaan terkait persoalan di balik pengalokasian, kemudian perbandingan, dan seberapa besar manfaat dari target-target yang dialokasikan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat," jelas Adhy.
Penyampaian pandangan umum fraksi ini merupakan bagian dari alur formal pembentukan APBD. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui rapat kerja dan pembahasan mendalam antara komisi-komisi di DPRD Jatim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim guna menindaklanjuti seluruh catatan teknis sebelum disahkan menjadi Perda APBD 2027. (ivan)
