BPBD Jatim Perkuat Penanganan Karhutla, Operasi Darat dan Udara Dikerahkan

pemerintahan | 04 Oktober 2026 20:31

 

 

 

 

 

Penanganan karhutla juga diperkuat melalui langkah mitigasi yang menyasar kondisi kekeringan sebagai salah satu faktor pendukung meningkatnya risiko kebakaran. 

 

Pemprov Jawa Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status kedaruratan kemudian diikuti oleh 24 kabupaten/kota di Jawa Timur. 

 

Salah satu langkah yang disiapkan adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). 

 

Gatot Soebroto sebelumnya mengatakan sejumlah kawasan pegunungan seperti Bromo, Semeru, Arjuno dan Lawu masuk dalam skala prioritas. Pelaksanaan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat berdasarkan pemantauan BMKG. 

 

“Bisa dilakukan apabila awan yang memang sudah siap dimatangkan ada dan yang bisa memastikan adalah BMKG,” ujar Gatot. 

 

Sementara itu, Satriyo Nurseno juga menyebut OMC direncanakan pada dasarian awal Oktober karena terdapat potensi awan di sisi selatan Jawa Timur. 

 

“Kalau sekarang belum bisa OMC karena awan belum ada. Hujan bisa dikondisikan kalau ada potensi awan,” kata Satriyo kepada Malang Posco Media pada 28 September. 

 

Untuk pelaksanaan OMC, BPBD Jatim dilaporkan menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar, dengan durasi operasi penerbangan helikopter sekitar 70–80 jam. 

 

OMC tersebut tidak diarahkan secara seragam ke seluruh wilayah Jawa Timur. Gatot menjelaskan penentuan lokasi mempertimbangkan kebutuhan daerah, kondisi awan serta kepentingan sektor pertanian. Bahkan kawasan yang masih membutuhkan kondisi panas untuk panen tembakau menjadi pertimbangan dalam menentukan wilayah operasi. 

 

Dengan demikian, strategi penanganan BPBD Jatim berjalan dalam beberapa lapisan: pemadaman langsung, operasi udara, pemantauan, kesiapsiagaan logistik hingga mitigasi berbasis cuaca. 

 

Pengalaman penanganan karhutla sepanjang 2026 juga menjadi bahan penguatan sistem penanggulangan bencana. 

 

Satriyo sebelumnya menyampaikan bahwa Pemprov Jatim mendorong penguatan standar operasional prosedur (SOP) serta sarana dan prasarana penanganan karhutla. 

 

Kebutuhan tersebut mencakup kesiapan personel, armada pemadam, pompa, tangki air, peralatan pemadaman manual, teknologi pemantauan hingga dukungan udara. 

 

Di kawasan pegunungan, kemampuan membaca kondisi medan juga menjadi bagian dari kesiapan. Akses yang sulit membuat setiap pengerahan personel harus memperhitungkan keselamatan, jalur evakuasi, sumber air dan kemungkinan perubahan arah api. 

 

Karena itu, koordinasi menjadi kunci. 

 

BPBD Jatim bekerja bersama BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, pengelola kawasan hutan, relawan dan masyarakat. 

 

Setiap unsur memiliki peran berbeda, tetapi berada dalam satu kerangka penanganan agar api dapat dikendalikan secepat mungkin.