SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggeser strategi penanganan krisis air bersih dari sekadar bantuan darurat menuju solusi permanen. Menghadapi ancaman kekeringan yang berulang setiap musim kemarau, Pemprov Jatim menyiapkan pembangunan jaringan pipa (pipanisasi) dan sumur bor di wilayah-wilayah rawan air.
Langkah jangka panjang ini diinstruksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya guna memetakan sumber-sumber air yang belum terjangkau masyarakat. Dilansir dari kompasjatim.go.id, Selasa, (6/10/2026).
“Upaya pemenuhan air bersih, kami diminta koordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya, agar melakukan pipanisasi di wilayah di mana sebenarnya ada air bersih,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto.
Selain pipanisasi, Pemprov Jatim juga menyasar potensi air bawah tanah di titik-titik rawan krisis air bersih. Titik-titik tersebut nantinya akan dimanfaatkan secara optimal melalui pembuatan sumur bor agar masyarakat memiliki akses air bersih secara berkelanjutan.
Menurut Gatot, pemetaan dan penyiapan infrastruktur ini penting untuk meminimalkan dampak krisis air yang kerap menimpa warga, khususnya saat terjadi kemarau panjang seperti tahun ini.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca panas dan kondisi kemarau di wilayah Jawa Timur masih berlangsung sepanjang Oktober 2026. Hujan diperkirakan baru mulai turun secara bertahap pada November dan merata di seluruh daerah di Jatim pada Desember 2026.
Dengan adanya dorongan pengerjaan pipanisasi dan sumur bor ini, diharapkan ketergantungan daerah rawan kekeringan pada pasokan tangki air bersih darurat dapat berkurang secara signifikan di masa mendatang. (ivan)
