SIDOARJO, PustakaJC.co - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan serentak untuk memastikan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di sembilan provinsi berjalan lancar.
Pemantauan langsung tersebut diawali dengan peninjauan KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, (15/10/2026).
"Saya dan seluruh jajaran lembaga serta instansi terkait mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemantauan secara serentak mulai 15 Oktober guna memastikan barang dan sarana operasional tersedia,” kata Zulkifli Hasan di Sidoarjo, dikutip dari antaranews.com, Kamis, (15/10/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Kemenko Pangan pada Rabu (14/10) yang menyepakati percepatan pasokan barang subsidi, monitoring serentak, serta pembentukan posko pemantauan KDKMP di sembilan provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Banten, Bali, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Zulkifli menegaskan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi agar koperasi dapat segera melayani masyarakat.
Komoditas utama tersebut meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, hingga pupuk subsidi.
Pengawasan intensif ini akan berlangsung selama delapan hari ke depan dengan melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BUMN, TNI, serta pemerintah daerah.
"Dalam delapan hari, kami akan terus mengecek apa yang sudah tersedia, apa yang belum, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujar Menko Pangan.
Untuk mengatasi hambatan di lapangan, pemerintah meluncurkan posko pemantauan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, bekerja sama dengan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Tambakrejo, dan masyarakat setempat yang aktif mendorong percepatan operasional koperasi desa. Ia juga mengajak warga untuk memanfaatkan KDKMP sebagai pusat belanja kebutuhan harian guna menggairahkan ekonomi lokal.
Berdasarkan data Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP di seluruh Indonesia telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 mengantongi NIB. Dari sisi fisik bangunan, sebanyak 28.240 titik KDKMP tercatat selesai 100 persen dan 7.392 titik lainnya masih dalam tahap pengerjaan. (ivan)
