SURABAYA, Pustakajc.co – Perencanaan anggaran logistik kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur untuk tahun 2027 menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPRD Jatim. Salah satu alokasi yang dibahas yakni pengadaan mi instan sebesar Rp17,24 miliar.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa alokasi tersebut belum menjadi keputusan final. Penyusunan kebutuhan logistik masih menyesuaikan potensi ancaman bencana serta perkembangan informasi prakiraan perubahan iklim.
Menurut Gatot, perencanaan kebutuhan logistik mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta laporan pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD masing-masing daerah.
“Mi instan ini belum sebuah keputusan final, dikarenakan kami harus menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana dari perkiraan perubahan iklim yang disampaikan oleh BMKG dan kabupaten/kota melalui BPBD terkait potensi ancaman bencana yang akan timbul dari informasi BMKG,” jelas Gatot, kepada jurnalis PustakaJC.co, Selasa, (3/11/2026).
Ia mengatakan, apabila potensi ancaman bencana relatif kecil, program yang telah direncanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lainnya. Salah satunya melalui penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
“Seandainya potensinya kecil, maka bisa saja menjadi kegiatan penguatan EWS dan lain sebagainya. Pembenahan kegiatan masih terus dilakukan hingga akhir input yang ditetapkan,” ujarnya.
Gatot menambahkan, pembenahan program masih berlangsung hingga batas akhir penginputan anggaran. Karena itu, alokasi yang saat ini tercantum dalam perencanaan masih memungkinkan mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan penanggulangan bencana.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. (dok jatimpos)
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim turut memberikan perhatian terhadap alokasi pengadaan mi instan tersebut. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyampaikan bahwa perencanaan bantuan pangan bagi korban bencana perlu memperhatikan ketersediaan makanan sekaligus kualitas gizi. Rabu, (28/10/2026).
Menurut Renny, mi instan memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan, daya simpan, dan kemudahan distribusi. Namun, makanan tersebut dinilai tidak ideal apabila menjadi sumber pangan utama bagi pengungsi dalam jangka waktu tertentu.
Ia mendorong agar bantuan pangan dilengkapi sumber protein, sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan nutrisi lainnya. Perhatian khusus juga diperlukan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
Selain pengadaan mi instan sebesar Rp17,24 miliar, perencanaan belanja logistik kebencanaan BPBD Jatim juga mencakup paket sembako Rp3,81 miliar, selimut Rp9,51 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar.
Jika dijumlahkan, enam komponen pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp41,35 miliar.
Renny juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan logistik, mulai dari dasar penentuan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi kepada masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal, seperti petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan, sepanjang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan penanganan darurat.
Sementara itu, terkait kesempatan bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam pengadaan logistik, Gatot menyampaikan bahwa perusahaan dapat mengikuti proses tender sepanjang memiliki badan usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Apabila mereka punya perusahaan dan ikut tender yang dibuka,” jelasnya.
Melalui proses perencanaan tersebut, kebutuhan logistik dan program kesiapsiagaan kebencanaan BPBD Jatim 2027 masih akan disesuaikan dengan perkembangan potensi ancaman bencana serta kebutuhan penanganan di daerah. (ivan)
