Rp3,7 Triliun Dialihkan, Pemerintah Perkuat Pasokan Pakan dan Harga Telur

pemerintahan | 06 November 2026 07:15

Rp3,7 Triliun Dialihkan, Pemerintah Perkuat Pasokan Pakan dan Harga Telur
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan dukungan pemerintah bagi peternak ayam petelur mikro dalam kegiatan sinergi BUMN pangan di Desa Slemanan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. (dok antara)

BLITAR, PustakaJC.co – Pemerintah mengalihkan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk memperkuat dukungan kepada peternak dan petani jagung. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku pakan, memperkuat penyerapan hasil produksi, serta menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak.

 

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengalihan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi peternak dari berbagai daerah, termasuk Blitar, yang sebelumnya menyampaikan tuntutan melalui aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Dilansir dari antaranews.com, Jumat, (6/11/2026).

 

Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan bersama peternak ayam petelur mikro di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis, (5/11/2026).

 

Menurut Amran, anggaran tersebut diperoleh melalui pemangkasan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan seminar di hotel, perjalanan dinas, hingga rehabilitasi kantor.

 

“Kami hari ini tunaikan janji. Setelah perwakilan peternak seluruh Indonesia, termasuk Blitar menemui kami di Jakarta, kami potong anggaran biaya seminar di hotel, perjalanan dinas, hingga rehab kantor,” kata Amran.

 

 

Ia menjelaskan, pengalihan anggaran tersebut difokuskan untuk membangun ekosistem peternakan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu upayanya melalui penguatan pasokan bahan baku pakan serta penyerapan hasil produksi peternak.

 

Dalam skema tersebut, pemerintah mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai wadah konsolidasi peternak lokal tanpa mengganggu keberadaan koperasi yang telah berjalan.

 

Hasil panen jagung petani nantinya diharapkan dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak. Sementara itu, Perum Bulog akan berperan menyerap surplus produksi jagung melalui sistem resi gudang untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama saat memasuki periode paceklik.

 

Selain memastikan ketersediaan pakan, pemerintah juga mendorong penyerapan telur ayam dari peternak mikro agar harga di tingkat produsen tetap terjaga.

 

Amran menyebut pemerintah menargetkan harga pembelian telur minimal Rp24.000 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk mengawasi rantai distribusi dan menindak dugaan praktik perdagangan yang merugikan peternak.

 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menyiapkan dana bergulir senilai Rp30 miliar untuk mendukung pembelian telur dari peternak mikro di berbagai daerah.

 

Penyerapan tersebut akan disinergikan dengan kebutuhan pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

“Bulog hadir langsung membeli telur-telur peternak mikro yang kemarin sempat jatuh. Kami mengucurkan anggaran Rp30 miliar sebagai dana bergulir untuk menstabilkan harga telur pada kisaran HPP Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram,” ujarnya.

 

 

 

Dalam kegiatan tersebut, Bulog juga menyerahkan secara simbolis 180 ton jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada 18 perwakilan koperasi peternak mikro.

 

Jagung tersebut disediakan dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Selain itu, Bulog bersama ID FOOD menjalankan program pembelian telur ayam dari peternak mikro senilai Rp30 miliar untuk seluruh Indonesia secara bertahap hingga Desember 2026.

 

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan semakin terjamin dan hasil produksi telur peternak dapat terserap secara optimal. Dengan demikian, biaya produksi lebih terkendali, harga telur di tingkat produsen lebih stabil, serta keberlanjutan usaha peternakan rakyat dapat terus diperkuat. (ivan)