SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memperkuat koordinasi dengan lima kabupaten yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo untuk mengantisipasi potensi banjir. Upaya tersebut dilakukan melalui simulasi penanganan bencana guna memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
Simulasi menggunakan metode Tactical Floor Game (TFG) yang berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 di Gresik. Kegiatan ini melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur, serta BPBD Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (9/11/2026).
Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jawa Timur Dadang Iqwandy mengatakan, kecepatan merespons peringatan dini menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko bencana banjir.
“Simulasi menjadi bagian dari penyempurnaan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang disusun sejak awal 2026 dengan mengintegrasikan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD),” katanya di Gresik, Sabtu, (31/10/2026).
Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, sepanjang 2016–2025 tercatat sebanyak 2.253 kejadian banjir dari total 18.119 kejadian bencana di Jawa Timur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 393 kejadian banjir terjadi di kawasan DAS Bengawan Solo. Lima kabupaten yang terdampak meliputi Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Dadang menjelaskan, penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
Koordinasi juga diperlukan dalam penanganan infrastruktur sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Suud menjelaskan, simulasi TFG bertujuan menguji koordinasi lintas wilayah, pembagian tanggung jawab, serta kesiapan operasional masing-masing kabupaten.
“Simulasi yang kami lakukan untuk menguji koordinasi penanganan banjir lintas wilayah, kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing kabupaten, serta kesiapan operasional untuk mengetahui kesesuaian skenario dengan kondisi lapangan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, peserta menggunakan peta wilayah rawan banjir yang dibentangkan di lantai. Setiap peserta kemudian menempatkan penanda dan menjalankan peran sesuai skenario, termasuk pengerahan personel hingga distribusi logistik.
Skenario simulasi menggunakan kondisi peringatan dini potensi hujan ekstrem dengan intensitas sekitar 150 milimeter per hari di kawasan DAS Bengawan Solo. Peserta juga menguji mekanisme penetapan status siaga darurat dan pemenuhan kebutuhan sumber daya saat bencana terjadi.
Analis Kebencanaan Ahli Pertama BPBD Kabupaten Ngawi Rizal Syahru Romadlon menilai simulasi tersebut membantu meningkatkan pemahaman petugas mengenai penerapan rencana kontingensi dalam situasi darurat.
“Kegiatan seperti ini memberikan pemahaman yang lebih gamblang dan terstruktur mengenai tindakan nyata saat mengimplementasikan dokumen renkon, tanpa perlu menerka-nerka di lapangan,” katanya.
Program SIAP SIAGA sendiri merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam memperkuat manajemen risiko bencana.
Program tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain unsur BPBD dari enam wilayah, simulasi TFG tersebut juga melibatkan TNI, Polri, serta organisasi kemanusiaan. (ivan)
