Salah satu poin penting dalam Raperda tersebut adalah mendorong integrasi pemanfaatan obat bahan alam ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi.
Produk herbal lokal diarahkan agar dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Jatim bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta instansi terkait akan memfasilitasi pembuktian ilmiah terhadap produk obat bahan alam.
Fasilitasi tersebut meliputi dokumentasi pengetahuan tradisional, uji praklinik, saintifikasi jamu, hingga uji klinik. Selain itu, laboratorium milik pemerintah provinsi juga direncanakan dibebaskan dari retribusi daerah guna mendukung kolaborasi riset akademisi dan peneliti.
Penguatan sektor obat bahan alam juga diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Fasilitasi diprioritaskan bagi usaha kecil dan koperasi, mulai dari bantuan biaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyediaan rumah produksi bersama berstandar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOBAB), hingga akses pembiayaan.
Sementara itu, pembinaan terhadap usaha mikro dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
