Selain itu, tingkat pemanfaatan obat tradisional di masyarakat juga cukup tinggi. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat penggunaan obat tradisional secara nasional mencapai 32,5 persen.
Meski demikian, pengembangan industri obat bahan alam masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil riset, serta masih minimnya produk yang meningkat dari kategori Jamu menjadi OHT dan Fitofarmaka.
“Pengembangannya masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, masih sedikitnya produk yang naik kelas dari Jamu menjadi Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, serta perlunya penguatan kapasitas pelaku usaha dan kemitraan antarpemangku kepentingan,” jelas Ony.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Raperda Obat Bahan Alam dirancang sebagai landasan pengembangan sektor herbal secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pengaturan ini diharapkan mampu mendorong industri obat bahan alam yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, Pemprov Jatim juga diamanatkan menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi jangka menengah. Kedua dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur paling lambat enam bulan sejak Perda diundangkan.
