Di sisi lain, Raperda tersebut juga mempertegas sistem pengawasan terpadu untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal maupun obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat berbahaya.
Pengawasan dilakukan secara proporsional berdasarkan objeknya. Sektor pertanian dan kehutanan bertanggung jawab terhadap bahan baku, sektor kesehatan terhadap bahan obat, sedangkan sektor perdagangan terhadap produk jadi. Seluruh mekanisme pengawasan dikoordinasikan dengan BPOM.
Bapemperda DPRD Jatim merekomendasikan agar Raperda Obat Bahan Alam dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Bapemperda merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar mewujudkan Obat Bahan Alam Jawa Timur yang aman, bermutu, berkhasiat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Ony. (ivan)
