SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur mendorong penguatan hilirisasi obat bahan alam atau herbal lokal agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut tertuang dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam yang disampaikan dalam rapat paripurna. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (9/11/2026).
Ony Setiawan mengatakan, Senin, (9/11/2026), penyusunan regulasi tersebut dilakukan untuk merespons dinamika hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Melalui regulasi tersebut, nomenklatur pengaturan produk herbal disesuaikan menjadi Obat Bahan Alam. Kategori ini mencakup Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), Fitofarmaka, serta Obat Bahan Alam Lainnya.
Potensi pengembangan sektor tersebut di Jawa Timur terbilang besar. Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, terdapat 66 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 31 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersebar di 18 kabupaten dan kota.
Selain itu, tingkat pemanfaatan obat tradisional di masyarakat juga cukup tinggi. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat penggunaan obat tradisional secara nasional mencapai 32,5 persen.
Meski demikian, pengembangan industri obat bahan alam masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil riset, serta masih minimnya produk yang meningkat dari kategori Jamu menjadi OHT dan Fitofarmaka.
“Pengembangannya masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya penelitian dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, masih sedikitnya produk yang naik kelas dari Jamu menjadi Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, serta perlunya penguatan kapasitas pelaku usaha dan kemitraan antarpemangku kepentingan,” jelas Ony.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Raperda Obat Bahan Alam dirancang sebagai landasan pengembangan sektor herbal secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pengaturan ini diharapkan mampu mendorong industri obat bahan alam yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, Pemprov Jatim juga diamanatkan menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi jangka menengah. Kedua dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur paling lambat enam bulan sejak Perda diundangkan.
Salah satu poin penting dalam Raperda tersebut adalah mendorong integrasi pemanfaatan obat bahan alam ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi.
Produk herbal lokal diarahkan agar dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Jatim bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta instansi terkait akan memfasilitasi pembuktian ilmiah terhadap produk obat bahan alam.
Fasilitasi tersebut meliputi dokumentasi pengetahuan tradisional, uji praklinik, saintifikasi jamu, hingga uji klinik. Selain itu, laboratorium milik pemerintah provinsi juga direncanakan dibebaskan dari retribusi daerah guna mendukung kolaborasi riset akademisi dan peneliti.
Penguatan sektor obat bahan alam juga diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Fasilitasi diprioritaskan bagi usaha kecil dan koperasi, mulai dari bantuan biaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyediaan rumah produksi bersama berstandar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOBAB), hingga akses pembiayaan.
Sementara itu, pembinaan terhadap usaha mikro dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Di sisi lain, Raperda tersebut juga mempertegas sistem pengawasan terpadu untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal maupun obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat berbahaya.
Pengawasan dilakukan secara proporsional berdasarkan objeknya. Sektor pertanian dan kehutanan bertanggung jawab terhadap bahan baku, sektor kesehatan terhadap bahan obat, sedangkan sektor perdagangan terhadap produk jadi. Seluruh mekanisme pengawasan dikoordinasikan dengan BPOM.
Bapemperda DPRD Jatim merekomendasikan agar Raperda Obat Bahan Alam dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Bapemperda merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar mewujudkan Obat Bahan Alam Jawa Timur yang aman, bermutu, berkhasiat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Ony. (ivan)
