SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur mendorong penguatan hilirisasi obat bahan alam atau herbal lokal agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut tertuang dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam yang disampaikan dalam rapat paripurna. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (9/11/2026).
Ony Setiawan mengatakan, Senin, (9/11/2026), penyusunan regulasi tersebut dilakukan untuk merespons dinamika hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Melalui regulasi tersebut, nomenklatur pengaturan produk herbal disesuaikan menjadi Obat Bahan Alam. Kategori ini mencakup Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), Fitofarmaka, serta Obat Bahan Alam Lainnya.
Potensi pengembangan sektor tersebut di Jawa Timur terbilang besar. Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, terdapat 66 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 31 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersebar di 18 kabupaten dan kota.
