SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menilai kebijakan pemerintah pusat mengalihkan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk memperkuat sektor peternakan menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan peternak ayam petelur. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak.
Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riza Muzammil, mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan respons terhadap aspirasi peternak ayam petelur rakyat yang selama ini menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual telur.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Bapak Menteri Pertanian. Menurut kami, ini merupakan langkah yang tepat dan responsif terhadap aspirasi peternak, khususnya peternak ayam petelur rakyat,” ujar Riza kepada Jurnalis PustakaJC.co, Senin, (9/11/2026).
Menurut Riza, terdapat tiga aspek penting dalam kebijakan pengalihan anggaran tersebut. Pertama, penguatan pasokan jagung sebagai bahan baku utama pakan ayam petelur. Kedua, intervensi harga telur melalui penyerapan hasil produksi oleh Perum Bulog. Ketiga, penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi.
Kepastian pasokan jagung dengan harga kompetitif dinilai penting karena komponen pakan menyerap sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi usaha ayam petelur. Dengan demikian, stabilitas harga bahan baku pakan akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha peternak.
Kebijakan tersebut dinilai memiliki relevansi besar bagi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, populasi ayam ras petelur di Jawa Timur mencapai sekitar 136,91 juta ekor atau tertinggi secara nasional.
“Untuk Jawa Timur, kebijakan ini sangat relevan. Kita memiliki populasi ayam ras petelur yang sangat besar. Oleh karena itu, kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi intervensi jangka pendek untuk menaikkan harga telur, tetapi juga menjadi momentum membangun ekosistem usaha peternakan yang lebih sehat dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Di sisi lain, kondisi harga telur di Jawa Timur masih menunjukkan adanya tekanan terhadap peternak. Berdasarkan pemantauan harga Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada 6 November 2026, harga telur ayam ras di tingkat produsen tercatat sekitar Rp20.807 per kilogram. Sementara itu, harga di tingkat konsumen mencapai Rp23.182 per kilogram.
Angka tersebut masih berada di bawah target harga pembelian pemerintah sebesar Rp24.000 per kilogram. Bahkan, di sejumlah sentra produksi, tekanan harga tercatat lebih besar. Laporan harga di Kabupaten Blitar pada 31 Oktober 2026 menunjukkan harga telur di tingkat peternak sekitar Rp19.500 per kilogram.
Riza menjelaskan, persoalan peternak tidak hanya berkaitan dengan harga jual telur, tetapi juga kenaikan biaya produksi, terutama bahan baku pakan seperti jagung, bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), dan bahan baku lainnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemantauan terhadap produsen pakan di Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan harga konsentrat dan pakan ayam petelur. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan harga bahan baku impor, biaya energi, serta biaya pengemasan.
Situasi ini semakin membebani peternak kecil yang memiliki keterbatasan modal kerja, daya beli bahan baku dalam jumlah besar, serta akses langsung terhadap pasar.
“Di satu sisi, peternak harus menjaga produktivitas dan memenuhi kebutuhan pakan setiap hari. Di sisi lain, harga jual telur sangat dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan pasar,” ungkapnya.
Ia menilai ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi berpotensi menggerus margin usaha. Bahkan, jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menyebabkan peternak mengalami kerugian.
Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan peternak harus dilakukan secara simultan. Tidak cukup hanya dengan mendorong kenaikan harga telur, tetapi juga perlu diikuti upaya pengendalian biaya produksi.
Terkait target harga pembelian telur minimal Rp24.000 per kilogram, Riza menilai angka tersebut merupakan kebijakan positif untuk memberikan perlindungan kepada peternak. Namun, implementasinya membutuhkan mekanisme pembelian yang jelas dan konsisten.
Dengan harga produsen Jawa Timur sebesar Rp20.807 per kilogram pada 6 November 2026, masih terdapat selisih sekitar Rp3.193 per kilogram untuk mencapai target pemerintah.
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang harus dipastikan agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak terhadap pendapatan peternak.
Pertama, kepastian pembeli dan volume penyerapan. Bulog bersama mitra pemerintah perlu memiliki alokasi pembelian yang jelas sehingga peternak mengetahui jumlah telur yang dapat diserap dan waktu pelaksanaannya.
Kedua, kepastian harga di tingkat peternak. Harga Rp24.000 per kilogram harus benar-benar diterima oleh peternak yang memenuhi persyaratan, bukan hanya menjadi harga transaksi di tingkat distributor atau pedagang.
Ketiga, pengawasan rantai distribusi. Transparansi harga mulai dari peternak, koperasi, distributor hingga konsumen diperlukan agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu besar.
Selain itu, penyerapan telur juga perlu memperhatikan standar kualitas, ukuran, kondisi telur, serta persyaratan teknis lainnya agar mekanisme pembelian berjalan secara akuntabel.
Riza menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap bersinergi dengan pemerintah pusat, Bulog, koperasi, asosiasi peternak, hingga petani jagung untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemprov Jatim juga akan mendukung pemantauan harga secara berkala, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
“Dengan demikian, target Rp24.000 bukan hanya menjadi angka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki pendapatan peternak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengumumkan pengalihan anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk memperkuat dukungan kepada peternak ayam petelur dan petani jagung.
Kebijakan tersebut disampaikan saat kegiatan sinergi BUMN sektor pangan bersama peternak ayam petelur mikro di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Kamis, (5/11/2026).
Anggaran tersebut diperoleh melalui pemangkasan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti seminar di hotel, perjalanan dinas, hingga rehabilitasi kantor. Dana itu diarahkan untuk memperkuat pasokan bahan baku pakan, penyerapan hasil produksi, serta menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak. (ivan)
