Politisi PKS tersebut menilai, persebaran layanan Trans Jatim saat ini masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya. Padahal, potensi kebutuhan transportasi publik di daerah lain juga perlu mendapatkan perhatian.
Dalam RAPBD Jatim 2027, alokasi anggaran untuk Trans Jatim tercatat mencapai Rp283 miliar atau sekitar 51,3 persen dari total pagu Dinas Perhubungan. Besarnya alokasi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan jangkauan layanan.
Lilik menyebut, Banggar DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mendorong realisasi empat koridor baru pada 2027. Wilayah yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan.
“Sejalan dengan kesepakatan bersama TAPD, Badan Anggaran sangat berharap gubernur segera dapat merealisasikan koridor baru tahun 2027 yang diprioritaskan untuk koridor Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan,” katanya.
Ia menjelaskan, rencana penambahan tiga koridor baru yang sebelumnya disiapkan pada 2026 belum dapat direalisasikan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Banggar berharap pengembangan transportasi publik tersebut dapat kembali diwujudkan dalam perencanaan anggaran 2027.
Selain perluasan koridor, Banggar juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban alokasi anggaran sektor transportasi. Salah satunya melalui penganggaran paling sedikit 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui penambahan koridor tersebut, DPRD Jatim berharap layanan Trans Jatim tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, tetapi juga mampu memperkuat mobilitas masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. (ivan)
