SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memperluas jangkauan layanan Bus Trans Jatim melalui penambahan empat koridor baru pada 2027. Usulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan konektivitas transportasi publik sekaligus memperluas akses masyarakat di sejumlah daerah.
Anggota Banggar DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengatakan pengembangan Trans Jatim perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi. Menurutnya, tingginya jumlah penumpang menunjukkan bahwa layanan transportasi publik tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Selasa, (10/11/2026).
Saat ini, Trans Jatim melayani sekitar 20 ribu penumpang setiap hari atau setara lima juta penumpang per tahun. Tingkat penggunaan yang tinggi juga terlihat pada sejumlah koridor yang telah beroperasi.
Salah satunya Koridor IV Lamongan–Gresik yang mencatat tingkat okupansi mencapai 112 persen pada Januari 2026. Sementara itu, Koridor Malang Raya melayani sekitar 80 ribu penumpang setiap bulan.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik cukup tinggi. Karena itu, pengembangan layanan Trans Jatim perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak wilayah,” ujar Lilik, Senin, (9/11/2026).
Politisi PKS tersebut menilai, persebaran layanan Trans Jatim saat ini masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya. Padahal, potensi kebutuhan transportasi publik di daerah lain juga perlu mendapatkan perhatian.
Dalam RAPBD Jatim 2027, alokasi anggaran untuk Trans Jatim tercatat mencapai Rp283 miliar atau sekitar 51,3 persen dari total pagu Dinas Perhubungan. Besarnya alokasi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan jangkauan layanan.
Lilik menyebut, Banggar DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mendorong realisasi empat koridor baru pada 2027. Wilayah yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan.
“Sejalan dengan kesepakatan bersama TAPD, Badan Anggaran sangat berharap gubernur segera dapat merealisasikan koridor baru tahun 2027 yang diprioritaskan untuk koridor Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan,” katanya.
Ia menjelaskan, rencana penambahan tiga koridor baru yang sebelumnya disiapkan pada 2026 belum dapat direalisasikan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Banggar berharap pengembangan transportasi publik tersebut dapat kembali diwujudkan dalam perencanaan anggaran 2027.
Selain perluasan koridor, Banggar juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban alokasi anggaran sektor transportasi. Salah satunya melalui penganggaran paling sedikit 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui penambahan koridor tersebut, DPRD Jatim berharap layanan Trans Jatim tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, tetapi juga mampu memperkuat mobilitas masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. (ivan)
