SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) belum dapat mengakomodasi permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam untuk tahun anggaran 2027.
Permohonan tersebut diajukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dilansir dari kompas.com,Rahu, (11/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa belum terpenuhinya pengajuan tersebut bukan berarti pemerintah menolak permohonan yayasan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali berbagai usulan yang masuk.
“Bukan tidak disetujui, tapi belum dipenuhi untuk tahun 2027, sempit kita (anggaran),” kata Adhy kepada Kompas.com, Selasa, (10/11/2026).
Menurut Adhy, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, tidak seluruh permohonan dapat direalisasikan karena harus melalui seleksi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Semua pihak berhak mengajukan proposal untuk dibantu Pemprov, tapi tidak semuanya dipenuhi. Karena ada seleksi berdasarkan prioritas dan menghitung ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim tengah menyelesaikan pembahasan APBD 2027. Sejumlah sektor telah menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, infrastruktur hingga kebutuhan pendanaan pilkada.
Dengan berbagai kebutuhan tersebut, pemerintah daerah dituntut menyelaraskan setiap usulan bantuan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Situasi serupa juga terjadi di tingkat Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar sebelumnya merencanakan alokasi hibah sebesar Rp2,4 miliar untuk Yayasan Sabilu Taubah. Namun, rencana tersebut belum dilanjutkan dalam APBD 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menegaskan bahwa penundaan bukan dilakukan karena pemerintah mencoret usulan tersebut, melainkan atas permintaan pihak pengusul.
“Bukan dicoret. Tapi atas permintaan pengusul untuk di-pending,” kata Khusna melalui pesan tertulis, Senin (9/11/2026) malam.
Khusna menjelaskan, anggaran Rp2,4 miliar yang semula direncanakan untuk yayasan tersebut akan dialihkan guna membiayai kegiatan prioritas lainnya pada tahun anggaran 2027.
Belum terpenuhinya dua pengajuan hibah tersebut memperlihatkan bahwa besarnya usulan bantuan belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Pada akhirnya, setiap program harus menyesuaikan diri dengan ruang fiskal dan kebutuhan pembangunan yang lebih luas. (ivan)
