Selain membentuk lembaga khusus, Pemprov Jatim juga telah melakukan pemetaan terhadap perusahaan holding dan anak perusahaan. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan serta penyehatan terhadap perusahaan daerah yang dinilai membutuhkan pembenahan.
“Kemudian juga, kita sudah melakukan pemetaan bagaimana perusahaan holding maupun anak perusahaan untuk bisa dilakukan penyehatan, dan beberapa rekomendasi yang sudah sedang kita tindak lanjuti,” ungkapnya.
Sebelumnya, evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim menemukan masih terdapat sejumlah perusahaan daerah dengan kinerja yang belum optimal. Bahkan, beberapa di antaranya dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Melalui pembentukan biro khusus tersebut, Pemprov Jatim berharap pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMD maupun BLUD dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Dengan demikian, kinerja perusahaan daerah diharapkan semakin sehat, profesional, serta mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan dan perekonomian Jawa Timur. (ivan)
