SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan lembaga khusus berbentuk biro untuk mengelola dan mengawasi operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu langkah pembenahan tata kelola perusahaan daerah agar lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan pembentukan biro khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi C DPRD Jatim terkait evaluasi pengelolaan BUMD. Dilansir dari suarasurabaya.net, Rabu, (11/11/2026).
Menurut Adhy, sejumlah rekomendasi, saran, dan masukan dari DPRD telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, termasuk pembentukan kelembagaan yang secara khusus menangani BUMD dan BLUD.
“Yang penting juga adalah bagaimana evaluasi laporan tentang pengelolaan BUMD. Berbagai rekomendasi, saran, masukan, beberapa yang memang baik sudah kita tindak lanjuti maupun yang belum kita tindak lanjuti. Salah satunya, kita sudah menindaklanjuti terkait dengan kelembagaan untuk khusus mengelola BUMD dan BLUD,” ujar Adhy di Gedung DPRD Jatim, Rabu, (11/11/2026).
Ia menjelaskan, struktur organisasi lembaga tersebut telah rampung disusun. Saat ini, Pemprov Jatim tinggal menyelesaikan proses pengisian pejabat sebelum biro tersebut mulai menjalankan tugasnya.
Setelah pejabat terisi, pemerintah provinsi akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap seluruh BUMD, baik perusahaan induk (holding) maupun anak perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi masing-masing perusahaan sekaligus menentukan kebijakan pembenahan sesuai rekomendasi DPRD.
“Ini kan sudah selesai ya struktur organisasi kelembagaannya, tinggal proses sebentar lagi untuk mengisi pejabatnya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan asesmen semua BUMD, baik holding maupun anak perusahaan, untuk kita lakukan sesuai dengan rekomendasi dari Pansus dan Komisi C tadi,” jelasnya.
Selain membentuk lembaga khusus, Pemprov Jatim juga telah melakukan pemetaan terhadap perusahaan holding dan anak perusahaan. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan serta penyehatan terhadap perusahaan daerah yang dinilai membutuhkan pembenahan.
“Kemudian juga, kita sudah melakukan pemetaan bagaimana perusahaan holding maupun anak perusahaan untuk bisa dilakukan penyehatan, dan beberapa rekomendasi yang sudah sedang kita tindak lanjuti,” ungkapnya.
Sebelumnya, evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim menemukan masih terdapat sejumlah perusahaan daerah dengan kinerja yang belum optimal. Bahkan, beberapa di antaranya dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Melalui pembentukan biro khusus tersebut, Pemprov Jatim berharap pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMD maupun BLUD dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Dengan demikian, kinerja perusahaan daerah diharapkan semakin sehat, profesional, serta mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan dan perekonomian Jawa Timur. (ivan)
