SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan lembaga khusus berbentuk biro untuk mengelola dan mengawasi operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu langkah pembenahan tata kelola perusahaan daerah agar lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan pembentukan biro khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi C DPRD Jatim terkait evaluasi pengelolaan BUMD. Dilansir dari suarasurabaya.net, Rabu, (11/11/2026).
Menurut Adhy, sejumlah rekomendasi, saran, dan masukan dari DPRD telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, termasuk pembentukan kelembagaan yang secara khusus menangani BUMD dan BLUD.
“Yang penting juga adalah bagaimana evaluasi laporan tentang pengelolaan BUMD. Berbagai rekomendasi, saran, masukan, beberapa yang memang baik sudah kita tindak lanjuti maupun yang belum kita tindak lanjuti. Salah satunya, kita sudah menindaklanjuti terkait dengan kelembagaan untuk khusus mengelola BUMD dan BLUD,” ujar Adhy di Gedung DPRD Jatim, Rabu, (11/11/2026).
