Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan tersebut memicu berbagai respons dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan protes, sementara beberapa anggota DPR RI lintas fraksi menginisiasi penggunaan hak menyatakan pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sehari berselang, Rabu (11/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan Udara Militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Selanjutnya, pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
