Prabowo menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan sikap seorang negarawan.
Menurutnya, persoalan yang berkembang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran perlu dilihat dalam kerangka sistem konstitusional Indonesia. Ia menyebut terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan putusan hukum yang ada.
Pengumuman tersebut turut dihadiri Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan Komisi III DPR RI, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 menjadi perhatian publik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
