Pengunduran diri tersebut selanjutnya berkaitan dengan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh untuk mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden dan menentukan proses pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2024–2029. (ivan)
