JAKARTA, PustakaJC.co – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (12/11/2026) sore.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Meski demikian, ia menghormati dan mendukung keputusan tersebut demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dilansir dari suarasurabaya.net, Kamis, (12/11/2026).
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.
Prabowo menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan sikap seorang negarawan.
Menurutnya, persoalan yang berkembang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran perlu dilihat dalam kerangka sistem konstitusional Indonesia. Ia menyebut terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan putusan hukum yang ada.
Pengumuman tersebut turut dihadiri Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan Komisi III DPR RI, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 menjadi perhatian publik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan tersebut memicu berbagai respons dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan protes, sementara beberapa anggota DPR RI lintas fraksi menginisiasi penggunaan hak menyatakan pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sehari berselang, Rabu (11/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan Udara Militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Selanjutnya, pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengunduran diri tersebut selanjutnya berkaitan dengan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh untuk mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden dan menentukan proses pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2024–2029. (ivan)
