Selain kualitas kredit, Komisi C juga mendorong Bank Jatim mengubah komposisi penyaluran pembiayaan. Ketergantungan terhadap kredit konsumtif diminta dikurangi, sementara pembiayaan produktif, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu ditingkatkan.
Adam menilai, pertumbuhan kredit juga harus diimbangi dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap likuiditas perbankan.
Penguatan kualitas kredit, lanjutnya, perlu dilakukan melalui penyempurnaan sistem peringatan dini atau early warning system, peningkatan pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, serta pengendalian rasio NPL.
Di sisi lain, Komisi C turut menyoroti aspek tata kelola perusahaan. Setiap penyimpangan maupun kasus kecurangan (fraud) di lingkungan Bank Jatim diminta ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
Pengendalian internal, fungsi audit, dan manajemen risiko juga dinilai perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan perusahaan.
“Komisi C memberikan dukungan kepada direktur utama untuk menindak tegas setiap oknum Bank Jatim yang bermasalah, merugikan perusahaan dan atau tidak seirama dengan kebijakan direktur utama dalam langkah memajukan perusahaan,” tegasnya.
