SURABAYA, PustakaJC.co – Alokasi anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp 91,57 miliar. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, dengan pertumbuhan sebesar 88,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur. Dilansir dari kompas.com, Jumat, (13/11/2026).
Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, mengatakan peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus upaya penanganan karhutla.
“Untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla, alokasi anggaran Kementerian Kehutanan di Jawa Timur mencapai Rp 91,57 miliar, tumbuh 88,95 persen (year on year) dan tertinggi dalam enam tahun terakhir,” kata Saiful, Rabu, (11/11/2026).
Berdasarkan catatan Kanwil DJPb Jawa Timur, anggaran penanganan karhutla mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, alokasinya mencapai Rp 79,17 miliar, kemudian turun menjadi Rp 63,91 miliar pada 2022.
Pada 2023, anggaran tersebut sedikit meningkat menjadi Rp 64,03 miliar. Selanjutnya, pada 2024 mencapai Rp 67,77 miliar sebelum kembali turun menjadi Rp 48,46 miliar pada 2025.
Peningkatan anggaran pada 2026 juga terlihat di sejumlah kawasan konservasi. Alokasi untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meningkat hingga 299 persen secara tahunan.
Kenaikan juga terjadi di Balai Taman Nasional Baluran sebesar 214 persen dan Balai Taman Nasional Meru Betiri sebesar 175 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Saiful menjelaskan, total anggaran Rp 91,57 miliar tersebut didistribusikan ke sejumlah pos utama. Di antaranya untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Sampean sebesar Rp 18,47 miliar, Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Rp 16,34 miliar, serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rp 12,92 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII Surabaya sebesar Rp 11,44 miliar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta sejumlah taman nasional lainnya.
Meski memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam enam tahun terakhir, realisasi penyerapan anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Jawa Timur masih tergolong rendah.
Dari total pagu Rp 91,57 miliar, realisasi anggaran yang telah terserap baru mencapai Rp 31,56 miliar.
Saiful mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan realisasi anggaran agar program pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif hingga akhir tahun.
“Realisasi anggaran terus dioptimalkan agar dukungan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan dan penanganan karhutla dapat semakin efektif hingga akhir tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, luas lahan yang terdampak karhutla di Jawa Timur hingga 14 Oktober 2026 mencapai 10.835 hektare. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat seluas 10.667 hektare.
Luas karhutla di Jawa Timur pada 2026 juga menyumbang sekitar 5,36 persen dari total kejadian kebakaran hutan dan lahan secara nasional.
Sementara itu, catatan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur menunjukkan angka tertinggi dalam periode tersebut terjadi pada 2023. Saat itu, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai 49.498 hektare. (ivan)
