SURABAYA, PustakaJC.co – Kalangan buruh mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya 2027 ditetapkan sebesar Rp6.035.680. Angka tersebut mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya. Nilai yang diajukan mengalami kenaikan dibandingkan UMK Surabaya 2026 sebesar Rp5.288.796. Dilansir dari suarasurabaya.go.id, Kamis, (19/11/2026).
Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Surabaya, Nuruddin Hidayat, mengatakan terdapat selisih Rp746.884 antara upah minimum yang diterima pekerja saat ini dengan kebutuhan hidup layak di Surabaya.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa upah minimum yang berlaku masih belum sebanding dengan kebutuhan hidup layak pekerja.
“Buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak,” kata Nuruddin, Rabu, (18/11/2026).
Ia menjelaskan, usulan kenaikan UMK 2027 juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Nuruddin menyebut, berdasarkan data inflasi Kota Surabaya secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada September 2026 sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi Surabaya sepanjang 2025 sebesar 5,87 persen, simulasi penghitungan dengan indeks tertentu (α) sebesar 0,5 hingga 1 masih menyisakan kesenjangan apabila dibandingkan dengan nilai KHL.
Lebih lanjut, ia merujuk Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
“Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum,” ujarnya.
Atas dasar tersebut, FSPMI Kota Surabaya meminta Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK Surabaya 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp6.035.680.
“Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah minimum justru mengabaikan angka KHL tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Kota Surabaya akan menggelar rapat koordinasi pada Kamis (19/11/2026).
“Dewan Pengupahan Kota Surabaya akan koordinasi besok Kamis, 19 November 2026,” katanya.
Adapun berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai penetapan upah minimum 2027, batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP atau 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan UMK 2027 dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK atau 30 November 2026.
Rapat Dewan Pengupahan Kota Surabaya menjadi salah satu tahapan pembahasan sebelum usulan besaran UMK 2027 diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. (ivan(