Pemprov Jatim Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Predikat Baik dalam Pengawasan Tata Ruang

pemerintahan | 20 November 2026 07:48

Pemprov Jatim Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Predikat Baik dalam Pengawasan Tata Ruang
Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo (kedua dari kanan), didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustap Purwoko (tengah), menunjukkan piagam penghargaan WASTARU 2026 setelah Kota Pasuruan berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang se-Jawa Timur. 

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh 38 kabupaten/kota mampu meraih predikat baik dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Target tersebut menyusul hasil pengawasan tahun 2026 yang mencatat sebanyak 27 kabupaten/kota telah memperoleh predikat baik.

 

Upaya peningkatan kinerja tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Penyampaian Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur, Selasa, (17/11/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan penataan ruang. Salah satunya Kota Pasuruan yang berhasil meraih peringkat pertama se-Jawa Timur dalam penghargaan WASTARU 2026.

 

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, turut mendampingi Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustap Purwoko, dalam penyerahan dan dokumentasi penghargaan tersebut.

 

Capaian Kota Pasuruan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah masing-masing.

 

Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, mengatakan penataan ruang menjadi landasan penting dalam memastikan pembangunan berjalan terarah dan tidak saling tumpang tindih.

 

Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik diperlukan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan hingga pelaksanaan Program Strategis Nasional.

 

“Penataan ruang merupakan panglima pembangunan. Apabila penataan ruang sudah ditata dengan baik, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan maupun Program Strategis Nasional lainnya,” ujar Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, Kamis (19/11/2026).

 

Arif menjelaskan, pengendalian pemanfaatan ruang juga berperan penting dalam meminimalkan dampak negatif pembangunan, mencegah degradasi lingkungan, serta menjaga ketertiban penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan.

 

Ia turut menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dinamika hukum penataan ruang pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut diharapkan mampu menyelaraskan ketentuan, memberikan kemudahan berusaha, sekaligus memperkuat kepastian hukum.

 

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daerah di antaranya pembagian kewenangan penataan ruang darat melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan ruang laut melalui KKPRL. Termasuk penerbitan KKPR secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta keterkaitannya dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

 

 

Selain itu, Arif meminta percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan rampung pada 2027. Proses revisi tersebut harus disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh daerah memiliki gambaran awal rancangan revisi RTRW pada tahun ini.

 

Penyelesaian dan penyempurnaan data LP2B serta LSD juga menjadi perhatian. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus melindungi kawasan pertanian.

 

Pemprov Jatim juga mendorong pengembangan sistem informasi tata ruang yang dapat diakses lebih luas oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dan investor diharapkan dapat mengetahui kesesuaian tata ruang sebelum memulai kegiatan usaha atau investasi.

 

Terkait hasil pengawasan tahun 2026, Arif mengapresiasi 27 kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat kinerja baik. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

 

“Kami mengapresiasi 27 kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat baik. Harapannya, pada penilaian berikutnya seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dapat memperoleh predikat baik,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan, capaian penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sebaliknya, hasil penilaian harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan.

 

Pengawasan juga perlu diperkuat guna mencegah praktik pemutihan yang tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2026.

 

Di sisi lain, Pemprov Jatim turut mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau green building. Arif menyebut gedung Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur yang menjalani retrofit pada 2025 berhasil meraih penghargaan retrofit terbaik kategori Gedung Hijau pada 2026.

 

Ia mengajak pemerintah daerah mulai menerapkan prinsip bangunan hijau melalui langkah sederhana dengan biaya terjangkau, termasuk pemanfaatan energi surya.

 

Saat ini, Dinas PRKPCK Jatim juga tengah menyusun sejumlah model prototipe bangunan hijau yang nantinya dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah kabupaten/kota.

 

“Kami mengajak kabupaten/kota untuk mulai menerapkan konsep green building dengan cara-cara sederhana dan biaya terjangkau, termasuk melalui pemanfaatan tenaga surya,” tuturnya.

 

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jatim berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. (ivan)