Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk penambahan investasi daerah sebesar Rp300 miliar bagi BUMD, serta pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI atas pinjaman PEN COVID-19 sebesar Rp9,176 miliar.
“Selanjutnya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk diadakan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut sehingga tata perangkaan ini lebih realistis sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak,” pungkas Khofifah.
Perubahan anggaran ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan Jawa Timur pada 2025, dengan belanja yang lebih besar untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat. (ivan)
