SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemprov untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penguatan anggaran daerah. Dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 yang disampaikan di DPRD Jatim, Jumat, (15/8/2025), belanja daerah naik signifikan dari Rp30,223 triliun menjadi Rp32,936 triliun.
Khofifah memaparkan, pendapatan daerah juga mengalami perubahan dari Rp28,448 triliun menjadi Rp28,539 triliun, atau bertambah Rp91,182 miliar. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (16/8/2025).
“Pendapatan Asli Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp16,760 triliun berubah menjadi Rp17,043 triliun atau bertambah sebesar Rp283,494 miliar,” ujarnya.
Namun, pendapatan transfer tercatat menurun dari Rp11,659 triliun menjadi Rp11,467 triliun, atau berkurang Rp192,312 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap di angka Rp28 miliar.
Kenaikan belanja sebesar Rp2,712 triliun tersebut terdiri dari belanja operasi Rp24,007 triliun, belanja modal Rp3,087 triliun, belanja tidak terduga Rp302,870 miliar, dan belanja transfer Rp5,538 triliun.
Perubahan ini membuat defisit anggaran meningkat dari Rp1,775 triliun menjadi Rp4,397 triliun. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp4,706 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari perkiraan awal Rp1,784 triliun, naik Rp2,921 triliun.
Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk penambahan investasi daerah sebesar Rp300 miliar bagi BUMD, serta pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI atas pinjaman PEN COVID-19 sebesar Rp9,176 miliar.
“Selanjutnya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk diadakan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut sehingga tata perangkaan ini lebih realistis sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak,” pungkas Khofifah.
Perubahan anggaran ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan Jawa Timur pada 2025, dengan belanja yang lebih besar untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat. (ivan)
