Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan keberatan jika merasa terbebani.
“Mungkin ada pemungutan pajak yang disamaratakan, padahal nilai tanahnya berbeda. Itu bisa diajukan banding. Jangan takut menyalurkan aspirasi,” tambahnya.
Khofifah menutup dengan pesan agar kepala daerah membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Intinya, harus ada titik temu yang harmonis. Provinsi memberikan arahan filosofis, sementara pemkab/pemkot menerjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat,” tandas Gubernur Jatim itu. (ivan)
