SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi menyepakati Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (8/9/2025), ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.
Perubahan ini lahir dari pembahasan intensif di Badan Anggaran (Banggar) hingga komisi-komisi DPRD. Hasilnya, terdapat penyesuaian signifikan pada struktur APBD Jatim 2025. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (9/9/2025).
Pendapatan Daerah yang semula Rp28,44 triliun bertambah Rp151 miliar menjadi Rp28,59 triliun. Sedangkan Belanja Daerah naik lebih besar, yakni Rp2,77 triliun, sehingga total belanja menjadi Rp32,99 triliun.
Kenaikan belanja otomatis berdampak pada pelebaran defisit anggaran. Jika sebelumnya tercatat Rp1,77 triliun, kini defisit membengkak menjadi Rp4,39 triliun atau bertambah Rp2,62 triliun. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp0.
Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Raperda P-APBD 2025 masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sebelum ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda yang disetujui akan dievaluasi oleh Mendagri,” jelas Khofifah.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
Khofifah juga menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Jatim atas kerja sama yang solid.
“Terima kasih atas kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jawa Timur sehingga rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat kita laksanakan dengan baik. Semoga sinergi ini bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Dengan alokasi belanja yang meningkat hampir Rp3 triliun, Pemprov Jatim menaruh harapan besar agar APBD 2025 mampu mempercepat pembangunan, memperkuat layanan publik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks. (ivan)
