SURABAYA, PustakaJC.co – Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada pekan ini terasa lebih hangat dari biasanya. Para legislator menyoroti satu hal penting: kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026.
Menurut juru bicara Banggar, Lilik Hendarwati, sumber-sumber PAD di Jawa Timur masih jauh dari kata maksimal. Potensi dari pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset dinilai masih bisa dioptimalkan, asalkan ada terobosan baru dari Pemprov.
“Setiap tahun PAD memang naik, tetapi laju kenaikannya belum sebanding dengan potensi yang ada. Pemprov harus lebih kreatif dan berani mengambil langkah inovatif. Jangan sampai kita hanya mengandalkan dana transfer dari pusat,” ujar Lilik.
Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan hanya soal menambah pemasukan daerah, tetapi juga bagian dari strategi membangun kemandirian fiskal Jawa Timur. Apalagi, pada 2026 mendatang, kebutuhan belanja daerah diprediksi semakin besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Banggar pun menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi. Dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi, peluang kebocoran bisa ditekan. “Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat. Kalau pelayanan lebih mudah dan transparan, orang juga akan lebih patuh,” tambahnya.
Dari pihak eksekutif, Pemprov Jatim menyambut baik masukan legislatif. Beberapa strategi peningkatan PAD disebut telah disiapkan, di antaranya intensifikasi pajak kendaraan bermotor, optimalisasi kinerja BUMD, serta membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah bersama pihak swasta.
“Kami sepakat dengan pandangan Banggar. Pemprov sedang memetakan potensi baru yang bisa digarap untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Prinsipnya, harus ada keseimbangan antara target pendapatan dengan iklim investasi dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Dorongan Banggar DPRD Jatim ini menjadi sinyal bahwa arah pembangunan Jawa Timur ke depan tak bisa lagi bergantung penuh pada pemerintah pusat. Dengan menggali potensi daerah secara lebih serius, Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonominya dan memastikan keberlanjutan pembangunan. (int)
