SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat memperkuat sinergi percepatan program perumahan rakyat melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sosialisasi program ini digelar di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (16/10/2025), dihadiri langsung tiga menteri: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (18/10/2025).
“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah strategis mempercepat penyaluran KUR Perumahan dan FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah menegaskan, pemenuhan hunian layak merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhinya,” tegasnya.
Khofifah juga menyebut sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap pembangunan ekonomi daerah. Mulai dari peningkatan lapangan kerja, permintaan material bangunan, hingga tumbuhnya sektor UMKM lokal.
“Karena itu, saya mengajak semua pihak—bupati/wali kota, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media—bersinergi mempercepat penyaluran program ini,” ujarnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemprov Jatim menyiapkan Sistem Informasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terintegrasi dari proses pengajuan, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima.
“Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data dengan tingkat validasi mencapai 96 persen,”ungkap Khofifah.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai program KUR Perumahan dan FLPP mampu memberikan manfaat ganda—baik bagi masyarakat maupun ekonomi daerah.
“Program ini memberi manfaat nyata, bukan hanya menyediakan rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menargetkan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar di Indonesia.
Senada, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah aktif mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah layak huni bagi rakyat.
“Ini program unggulan Presiden. Beliau ingin agar program pro-rakyat ini benar-benar menjangkau masyarakat yang belum memiliki rumah,” kata Tito.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi dorongan nyata untuk mempercepat pemerataan hunian layak di seluruh Jawa Timur, sejalan dengan target nasional. (ivan)
