SURABAYA, PustakaJC.co - Peluncuran sistem digital Jaga Dapur MBG oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyelewengan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Tuban dan Bojonegoro. Kamis, (2/4/2026).
“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membangun sistem Jaga Dapur MBG. Ini langkah pencegahan yang efektif karena laporan berasal langsung dari penerima manfaat,” ujar Sony. Demikian dikutip dari Jawapos.com, kamis, (2/4/2026).
Sistem berbasis situs jagadapurmbg.id ini memungkinkan masyarakat, terutama penerima manfaat seperti sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, untuk melaporkan kualitas makanan yang diterima secara langsung. Setiap laporan wajib disertai bukti berupa foto atau video guna memastikan validitas aduan.
Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan bahwa peluncuran sistem ini merupakan langkah preventif agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain laporan kekurangan, masyarakat juga dapat memberikan penilaian positif terhadap dapur yang dinilai telah menjalankan standar layanan dengan baik. Sistem ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Pengawasan terhadap program MBG kini dilakukan secara berlapis, melibatkan masyarakat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di bawah Badan Gizi Nasional, serta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejagung. Ia menilai sistem ini efektif karena pengawasan berasal langsung dari penerima manfaat.
Ke depan, sistem Jaga Dapur MBG akan diperluas ke seluruh wilayah Jawa Timur hingga ke tingkat nasional. Saat ini, jumlah dapur SPPG di seluruh Indonesia tercatat mencapai lebih dari 26 ribu unit.
Dengan pengawasan digital yang terintegrasi, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat penerima manfaat.(frcn)
