SURABAYA, PustakaJC.co – Kebijakan kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai dapat menjadi solusi strategis dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Jum'at, (3/4/2026).
Ekonom dari Universitas Surabaya, Firman Rosjadi Djoemadi, menyebut efisiensi energi di sektor birokrasi mampu membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Penghematan dari biaya perjalanan dinas serta penggunaan listrik kantor dapat dialihkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“Pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal yang cukup. Dana hasil efisiensi itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga bahkan meningkatkan daya beli,” ujarnya. Demikian dikutip dari jatim.tribunnews.com, jum'at, (3/4/2026).
Menurutnya, penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN akan secara langsung mengurangi mobilitas harian, sehingga konsumsi BBM di sektor transportasi ikut menurun. Selain itu, beban penggunaan listrik di perkantoran juga dapat ditekan.
“WFA atau WFH bisa mengurangi biaya transportasi dan listrik secara signifikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Firman juga menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan energi alternatif, khususnya gas alam cair (LNG), sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG. Indonesia dinilai memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar untuk mendukung transisi tersebut.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur gas kota sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
“Pemanfaatan LNG adalah langkah paling realistis untuk mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.
Di sisi lain, Firman mengingatkan agar kebijakan efisiensi energi di sektor industri tidak menyentuh proses produksi utama. Hal itu berpotensi mengganggu output dan kinerja ekonomi nasional.
Menurutnya, efisiensi di sektor industri sebaiknya difokuskan pada fasilitas pendukung seperti perkantoran, bukan pada mesin produksi.
“Kalau produksi sampai dikurangi energinya, justru akan berdampak pada penurunan output,” tambahnya.
Selain efisiensi dan diversifikasi energi, ia juga mendorong pemerintah memberikan insentif besar untuk percepatan adopsi kendaraan listrik. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam mengubah pola konsumsi energi masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat pembatasan. (frcn)
