Jatim Siaga Kemarau 2026, Khofifah Minta Daerah Bergerak Sebelum Bencana Datang

parlemen | 08 April 2026 07:29

Jatim Siaga Kemarau 2026, Khofifah Minta Daerah Bergerak Sebelum Bencana Datang
Gubernur Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama jajaran kepala daerah, perwakilan instansi, dan peserta rapat usai Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau 2026 di Surabaya. (dok antara)

SURABAYA, PustakaJC.co – Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang 2026 yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi di Surabaya, Selasa (7/4), Khofifah menegaskan pentingnya langkah mitigasi sejak dini, bukan sekadar respons saat bencana terjadi. Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (8/4/2026).

 

“Sebentar lagi musim kemarau, potensi bencana harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” ujarnya.

 

 

Ia meminta seluruh kepala daerah di Jawa Timur segera menyusun rencana aksi, memetakan wilayah rawan, hingga memastikan distribusi air bersih berjalan tepat sasaran. Pemantauan titik api juga diminta diperkuat.

 

Menurutnya, pola penanganan bencana tidak boleh lagi reaktif. Pemerintah daerah harus bergerak cepat, terukur, dan berbasis data.

 

Data menunjukkan, sekitar 92–97 persen bencana di Jawa Timur pada periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara pada triwulan pertama 2026 saja sudah terjadi 121 bencana, didominasi angin kencang dan banjir, yang berdampak pada korban jiwa serta puluhan ribu kepala keluarga.

 

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur diprediksi mulai Mei 2026, dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220–240 hari di sejumlah wilayah.

 

 

 

Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan yang berpotensi memicu karhutla sekaligus menekan produktivitas sektor pertanian.

 

Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari BPBD, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Pertanian dan DLH.

 

Langkah yang dilakukan antara lain penguatan sistem peringatan dini (EWS), respons cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

 

Sementara itu, mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air melalui waduk dan embung, pembangunan sumur bor, distribusi air bersih, hingga pompanisasi untuk menjaga produktivitas pertanian.

 

 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati, turut mengapresiasi kesiapsiagaan Jawa Timur, termasuk keberhasilan mitigasi saat erupsi Semeru 2025 tanpa korban jiwa.

 

“Jawa Timur ini bisa menjadi contoh. Anggaran pra-bencana harus diperbesar, mitigasi dan pencegahan harus diperkuat,” katanya.